Empat Stabilitas Politik dan Rehabilitasi Ekonomi Masa Orde Baru
1. Stabilitas Politik dan Keamanan sebagai Dasar Pembangunan
Langkah pertama pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan pembangunan nasional adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan I pada tanggal 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan I disebut Pancakrida yang isinya sebagai berikut :
- Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun (Repelita) dan pemilihan umum (pemilu).
- Menyusun dan merencanakan Repelita.
- Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada bulan Juli 1971.
- Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G-30-S/PKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945.
- Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme.
Pada masa pemerintahan Orde Baru dilakukan penyederhanaan partai. Adapun realisasi penyederhanaan partai dilaksanakan melalui sidang umum MPR tahun 1973. Nahdatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, PI Perti, dan Partai Syariat Islam Indonesia bergabung dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan).
Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, dan Partai Murba bergabung dalam PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Selain kedua kelompok tersebut, adapula kelompok Golkar yang semula bernama Sekber Golkar.
Pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997). Semua pemilu yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru dimenangkan Golkar.
Penyelenggaraan pemilu selama Orde Baru tersebut menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta dengan baik. Apalagi pemilu tersebut berlangsung dengan slogan ''luber'' (langsung, umum, bebas, dan rahasia).
Pada masa pemerintahan Orde Baru terjadi peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari). Peristiwa tersebut diawali oleh kegiatan para mahasiswa yang tergabung dalam grup-grup diskusi yang mengkritis berbagai kebijakan pemerintah. Menjelang kedatangan PM Jepang Kakue Tanaka pada tanggal 15 Januari 1974, di Jakarta terjadi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang disusun dengan aksi anarkis.
Untuk meredam gerakan mahasiswa tersebut dikeluarkan SK/028/1974 tentang Petunjuk-Petunjuk Kebijaksanaan dalam Rangka Pembinaan Kehidupan Kampus Perguruan Tinggi Demonstrasi dilarang, kegiatan kemahasiswaan difokuskan pada bidang penalaran seperti dengan diskusi atau seminar.
Pada masa Orde Baru, selain mengembalikan setiap dinamika kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan dalam kerangka ketaatan terhadap Pancasila sebagai road map ideologi pemerintah Orde Baru menghimpun energi semua komponen bangsa ke dalam agenda bersama yang diformulasikan dalam bentuk trilogi pembangunan.
Berikut isi Trilogi Pembangunan :
- Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
- Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
- Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.
2. Stabilisasi Penyeragaman
Pada masa Orde Baru diselenggarakan penataran P4. Adapun tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Dengan melalui penegasan tersebut, maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru.
3. Rehabilitasi Ekonomi Orde Baru
Pada masa Orde Baru program rehabilitasi ekonomi berlandaskan pada Tap. MPRS No. XXIII/1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, tremasuk soal-soal politik. Konsekuensinya kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa sehingga benar-benar membantu perekonomian rakyat.
Prioritas pertama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi antara lain dengan menyusun APBN berimbang. Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah Orde Baru berupaya menyelesaikan masalah utang luar negeri sekaligus mencari utang baru yang diperlukan bagi rehabilitasi maupun pembangunan ekonomi berikutnya.
Hal yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk menanggulangi masalah utang luar negeri tersebut adalah berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasi ke Paris, Perancis (Paris Club) untuk merundingkan utang negara, dan ke London, Inggris (London Club) untuk merundingkan utang swasta.
Adapun bukti keseriusan untuk bersahabat dengan negara para donor, pemerintah Orde Baru sebelum pertemuan Paris Club telah mencapai kesepakatan terlebih dahulu dengan pemerintah Belanda mengenai pembayaran ganti rugi sebesar 165 juta dollar AS terhadap beberapa perusahaan mereka yang dinasionalisasi oleh Orde Lama pada tahun 1958. Begitu juga dengan Inggris telah dicapai suatu kesepakatan untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan Inggris yang kekayaannya disita oleh pemerintah pada tahun 1965.
Pada tanggal 10 Januari 1967 pemerintah Orde Baru memberlakukan UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan UU PMA, pemerintah Orde Baru ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa arah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah Orde Baru berbeda dengan Orde Lama.
Upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Orde Baru ke negara-negara Barat dan Jepang tidak hanya berhasil mengatur penjadwalan kembali pembayaran utang negara dan swasta yang jatuh tempo, tetapi juga mampu menyakinkan dan menggugah negara-negara tersebut untuk membantu Indonesia.
Bukti hal tersebut antara lain dengan dibentuknya lembaga yang bernama IGGI (Inter Governmental Group on Indonesia). Adapun proses pembentukan IGGI diawali suatu pertemuan antara negara-negara yang memiliki komitmen untuk membantu Indonesia pada bulan Februari 1967 di Amsterdam. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh delegasi Indonesia dan lembaga-lembaga bantuan internasional dan disepakati membentuk IGGI dengan ketuanya Belanda.
Upaya yang dilakukan pemerintah Orde Baru selain mengupayakan masuknya dana bantuan luar negeri juga dengan menggalang dana dari menabung. Upaya lainnya adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPNDN) No.6 Tahun 1968. Kebijakan yang dilakukan pemerintah pada awal Orde Baru mulai menunjukkan hasilnya. Hiperinflasi mulai dapat dikendalikan dari 600% menjadi 120% (1967), dan 80% (1968).
4. Kebijakan Pembangunan Orde Baru
Pengertian pembangunan nasional pada masa Orde Baru adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan nasional dilakukan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Adapun landasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional adalah landasan idiil (Pancasila), landasan konstitusional (UUD 1945), dan landasan operasional (GBHN). Untuk mewujudkan tujuan nasional, MPR menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya yang kemudian dijabarkan dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita).
Konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akibat pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan. Oleh karena hal itulah, sejak pembangunan lima tahun tahap III (1 April 1979-31 Maret 1984) pemerintah Orde Baru menetapkan delapan jalur pemerataan.
Berikut ini isi delapan jalur pemerataan :
- Pemerataan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan perumahan.
- Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- Pemerataan pembagian pendapatan.
- Pemerataan kesempatan kerja.
- Pemerataan kesempatan berusaha.
- Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
- Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.
- Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
Baca juga selanjutnya di bawah ini :
Post a Comment for " Empat Stabilitas Politik dan Rehabilitasi Ekonomi Masa Orde Baru"