Perkembangan Ekonomi Waktu Demokrasi Terpimpin
Perkembangan Ekonomi Waktu Demokrasi Terpimpin - Pada masa Demokrasi Terpimpin keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mengalami masa suram. Untuk menanggulangi keadaan ekonomi tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan.
1. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, di bawah Kabinet Karya dibentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada tanggal 15 Agustus 1959. Depernas dipimpiin oleh Muh. Yamin dengan anggota berjumlah 50 orang. Pembentukan Dewan Perancang Nasional ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958. Tugas Depernas adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan.
Hasil yang dicapai Depernas dalam waktu satu tahun berhasil menyusun Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Tahun 1961-1969 yang disetujui oleh MPRS dengan Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960.
Pada tahun 1963, Depernas diganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas Bappenas adalah sebagai berikut ini :
- Menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.
- Mengawasi pelaksanaan pembangunan.
- Menilai hasil kerja mandataris MPRS.
2. Penurunan Nilai Uang (Devaluasi)
Tujuan dilakukan devaluasi adalah membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang (devaluasi) sebagai berikut ini :
- Uang kertas pecahan bernilai Rp 500,00 menjadi Rp 50,00.
- Uang kertas pecahan bernilai Rp 1.000,00 menjadi Rp 100,00.
- Semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25.000,00 dibekukan.
Namun, usaha pemerintah tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi, terutama perbaikan dalam bidang moneter.
3. Deklarasi Ekonomi (Dekon)
Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin suram, pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu deklarasi ekonomi (dekon). Tujuan dibentuk dekon adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.
Namun, dalam pelaksanaannya dekon tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. Dekon justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme, artinya masalah-masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan, akibatnya defisit dari tahun ke tahun semakin meningkat menjadi 40 kali lipat. Defisit yang semakin meningkat tersebut dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang sehingga menambah berat beban inflasi.
Dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin pada tanggal 11 Mei 1965 Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 8 Tahun 1965 tentang Bank Tunggal Milik Negara. Bank tunggal milik negara kedudukannya di bawah urusan menteri bank sentral. Bank-bank pemerintah menjadi unit-unit dari Bank Negara Indonesia.
Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi tersebut mengalami kegagalan. Berikut ini faktor penyebabnya :
- Penanganan masalah ekonomi tidak rasional.
- Ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol.
- Pengeluaran negara cukup besar.
- Devisa yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang yang menyebabkan inflasi semakin membumbung tinggi.
- Struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme (semuanya diatur dan dipegang oleh negara).
4. Kebijakan Lain Pemerintah
Dalam usaha perdagangan, pemerintah mengeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (Kotoe) dan Kesatuan Operasi (Kesop). Kotoe bergerak secara sentralistik untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan dibentuk Kesop adalah meningkatkan sektor perdagangan.
Baca juga selanjutnya di bawah ini :
Post a Comment for "Perkembangan Ekonomi Waktu Demokrasi Terpimpin"