Lahirnya orde baru (sejak peristiwa g 30 S/PKI)
Lahirnya orde baru (sejak peristiwa g 30 S/PKI)
Sejak peristiwa G 30 S/PKI kondisi politik pemerintahan Indonesia semakin tidak menentu karena penyelesaian politik terhadap pelaku-pelaku G 30 S/PKI tidak segera ditindak lanjuti. Karena situasi politik semakin tidak menentu dan sulit dikendalikan maka Letjen Soeharto mengirim tiga bawahannya yaitu Mayjen Basuki Rahmad, Brigjen Amir Mahmud dan Brigjen M.Yusuf menyusul ke Istana Bogor menghadap Preside Soekarno. Setelah itu keluarlah surat perintah yang ditandatangani Presiden Soekarno 11 Maret 1966 melalui Supersemar tersebut Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi memerintahkan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk :
a. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah dan revolusi.
b. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya.
c. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dengan tugas dan tanggungjawab tersebut diatas.
d. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya.
.jpg "Letjen Soeharto")
Menurut P.J. Soewarno, Supersemar bukanlah mandat politik melainkan mandat militer, Supersemar bukanlah transfer authority atau pangalihan kekuasaan. Sehingga secara logika menurut P.J. Soewarno telah terjadi kudeta terhadap pemerintah Orde Lama yang tampak pada aksi sepihak Letjen Soeharto No. 113/1966 yang ditandatangani atas nama Presiden yang berisi tentang pembubaran PKI dan sekaligus menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah Republik Indonesia.
Keputusan tersebut ternyata didasarkan pada surat perintah yang dibuat pada tanggal 11 Maret 1966. Sedangkan menurut Soeharto Supersemar bukanlah alat untuk mengadakan kudeta secara terselubung dan bertujuan memperoleh kekuasaan tetapi Supersemar adalah perjuangan Orde Baru.
Kekuatan Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto berusaha mengkonsolidasi kekuatannya secara bertahap. Legitimasi Soeharto tumbuh karena mampu mengatasi krisis politik yang disebabkan oleh gagalnya kudeta yang dilakukan oleh segenap militer dan didukung oleh partai komunis Indonesia (PKI).
Adanya faktor komunis di dalam Gerakan 30 September 1965 menimbulkan terjadinya kristalisasi politik pada sebagian besar elit politik, rakyat, pelajaran dan mahasiswa yang mendukung gerakan-gerakan politik dan militer Soeharto untuk mengintimasi kekuatan komunis di Indonesia.
Secara lambat dan pasti, Soeharto berusaha medemakkan dan kemudian melenyapkan dua pilar kekuatan politik pada masa orde lama, yaitu Presiden Soekarno dan Partai Komunis Indonesia sehingga tinggallah militer khusus TNI-AD sebagai satu-satunya kekuatan politik yang tersisa.
Kekuatan Orde Baru pada umumnya dan khususnya Angkatan Bersenjata yang menjalin hubungan baik dengan umat Islam dan seluruh kekuatan Orde Baru yang legal pada ideologi negara Pancasila serta membantu membasmi Gestapu atau pemberontakan PKI. Orde Baru melarang PKI dan semua organisasi di seluruh pelosok negeri.
Pada tanggal 21-30 Maret 1968, MPRS mengadakan sidang umumnya yaitu ke-V di Jakarta. Dalam Sidang Umumnya MPRS ke-V tersebut MPRS mengeluarkan ketetapan MPRS No XLIV/MPRS/1968 yang mengangkat Jenderal Soeharto dilantik secara resmi sebagai Presiden Republik Indonesia kedua, sehingga di mulailah pemerintah Orde Baru.
Pemerintah Orde Baru membedakan dirinya dengan Orde Lama dengan mendekripsikan Orde Baru sebagai berikut :
a. Sebuah tatanan negara dan bangsa yang didasarkan atas pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsisten.
b. Sebuah tatanan yang berusaha mewujudkan cita-cita kemerdekaan yaitu keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila.
c. Sebuah tatanan yang bercita-cita membangun sistem negara dan masyarakat berdasarkan UUD, Demokrasi dan Hukum.
d. Sebuah tatanan hukum dan tatanan pembangunan.
Orde Baru merupakan suatu istilah yang menunjukkan suatu masa yang berbeda dengan masa sebelumnya. Masa ini ditandai dengan dengan adanya pembangunan konstitusi dengan benar. Kebalikannya adalah Orde Lama yang disebut sebagai masa yang penuh dengan kekuasaan politik, penyelewengan terhadap konstitusi dan kemelaratan.
Beberapa tokoh penting yang mendirikan orde baru disebut sebagai eksponen orde baru. Cara memahami orde baru menurut Daniel Dhahidae yaitu dengan melihatnya sebagai kebangkitan negara dan kemenangannya tersebut diletakkan dalam membinasakan partai komunis Indonesia (PKI) dan sekutu-sekutunya, penindasan pergerakan rakyat pembersihan secara Sapurata aparat negara dan disingkirkannya Presiden Soekarno sebagai kekuatan politik efektif yang semuanya dicapai antara bulan Oktober 1965 sampai April 1966.
Keruntuhan Orde Lama dan kelahiran Orde Baru menandai tumbuhnya harapan-harapan tentang perbaikan keadaan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini banyak kalangan berharap akan terjadinya akselerasi pembangunan politik ke arah demokrasi.
Pada tahun-tahun awal pemerintah orde baru ditandai dengan adanya kebebasan politik yang besar. Pemerintah Orde Baru membuat pemilu bagi rakyat untuk mendirikan partai baru. Dalam masa yang tidak lebih dari tiga tahun pemerintah orde baru.
Kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan kemasyarakatan, sehingga pada kalangan elit perkotaan dan organisasi sosial politik yang siap menghadapi pemilu tahun 1971 tumbuh semangat yang besar untuk berpartisipasi mendukung program-program pemerintahan baru.
Dalam perkembangannya prototipe demokrasi tersebut segera mengebur ketika terjadi kesenjangan yang semakin lebar antara kekuasaan negara dan masyarakat. Pemerintah Orde Baru yang di tulang punggungi militer segera mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang tak tertandingi dan relatif otonom di pentas politik nasional.
Baca juga selanjutnya di bawah ini :
Baca juga selanjutnya di bawah ini :
Post a Comment for "Lahirnya orde baru (sejak peristiwa g 30 S/PKI)"